oleh

Korupsi dan Tahun Politik, Begini Penjelasan Pakar Hukum

-Politik-124 views

MAKASSAR | Maraknya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia mengundang perhatian dari berbagai kalangan. Tanggal 9 Desember menjadi momen penting bagi para pejuang melawan korupsi.

Berbagai kalangan mulai dari Aktifis Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan Akademisi dan pakar hukum merasa simpati atas negara yang dirong rong oleh para “tikus kantor”.

Tercatat mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 sekitar 406 kepala daerah yang terlibat dalam praktek korupsi. Tentu dalam hal ini menjadi catatan khusus bahwa Indonesia mengalami masa “darurat korupsi”.

Akademis Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH melihat bahwa meningkatnya praktek korupsi tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik.

“Ada unsur mengembalikan modal politik dalam praktek korupsi”. Jelas Marwan Pakar hukum dan akademisi Universitas Bosowa Makassar usai menghadiri dialog akhir tahun, Selasa (11/22)

Lanjutnya, “berdasarkan data dari KPK, 80% kepala daerah mengaku keterlibatan mereka dalam praktek korupsi karena ingin mengembalikan anggaran yang digunakan pada saat pilkada”

Foto bersama usai melakukan dialog akhir tahun dengan tema “korupsi dan tahun politik”.

Marwan juga melihat bahwa dalam proses pilkada langsung perlu dilakukan peninjauan ulang, mengingat meningkatnya praktek dan peluang korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Tahun 2018 sebanyak 29 orang kepala daerah yang ditangkap KPK, sementara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 23 dari 29 orang. Dalam hal ini Marwan menilai ada kepentingan dan panggung politik.

“Dari OTT tersebut, ada juga yang disebabkan karena ingin mencalonkan diri bahkan ada yang incomeback”.

Yang lebih unik, kata Marwan bahwa dalam penangkapan Walikota Kendari bersamaan dengan penangkapan orang tuanya yang ingin mencalonkan diri di Pilgub, tentu disini kita menilai ada tendensi politik.

“Dia kan sudah dua periode jadi walikota kendari, kemudian digantikan lagi oleh anaknya dan dia mencalonkan diri di Pilgub. Kejadian itu kan semacam tumbang politik”. Jelasnya.

Oleh karena itu, Ia (Marwan) menyarankan untuk meninjau kembali UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan langsung kepala daerah.

“Kemendagri sekarang memiliki rencana untuk meninjau kembali UU tersebut”.

Peninjauan ulang UU tentang pemilihan langsung kepala daerah tersebut mengingat maraknya kepala daerah yang melakukan praktek korupsi dan terjaring OTT.

Komentar

News Feed