oleh

Mantan Wali Kota Depok Kembali Di Cekal, Ini Masalahnya

DEPOK | Nur Mahmudi, Mantan Wali Kota Depik di tetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi peleberan Jalan Nangka, tapos, akhir Agustus 2018, belum jelas oenyesaian kasusnya. Polresta Depok belum  mengembalikan berkas perbaikan ke Jaksa Penuntut Umum.

Artinya sejak ditetapkan tersangka 5 bulan lalu, penyidik Polresta Depok belum bisa melengkapi petunjuk dari Kejaksaan Negeri Depok dan bolak-balik sebanyak tiga kali.

Tak ada penjelasan resmi. Kasubag Humas Polresta Depok AKP Firdaus lagi-lagi bungkam ketika dikonfirmasi media apa kendala dan sudah sampai dimana progres yang mereka hadapi.

Dibagian lain, informasi yang berhasil dihimpun bahwa Bareskrim Polri telah mengajukan perpanjangan Cekal terhadap Politisi Senior Partai PKS itu untuk 5 bulan kedepan.

Permintaan disampaikan oleh Bareskrim kepada Direktorat Jendral (Dirjen) Imigrasi itu, meminta agar penangkalan NMI di perpanjang berlaku dari Oktober 2018 sampai April 2019.

“Iya benar. Ada surat permintaan dari Bareskrim perihal perpanjangan penangkalan terhadap NMI ke Dirjen Imigrasi untuk 5 bulan kedepan,” ujar Humas Dirjen Imigrasi Kemenkumhan RI Sam Fernando, kepada RRI, Jumat (21/12/2018).

Terpisah, Kepala Imigrasi Kelas II Depok Agung Wibowo memastikan, jika pihaknya belum ada menerima permohonan pengajuan paspor dari NMI untuk bepergian keluar negeri.

Hal itu dikatakan Agung karena sistem pelayanan pembuatan paspor sudah berbasis online, sehingga secara otomatis permohonannya akan ditolak oleh sistem jika sudah mendapat flag penangkalan di Dirjen Imigrasi.

“Sistem ngga bisa dibohongi. Memang kebetulan kami juga belum menerima adanya permohonan pembuatan paspor dari yang bersangkutan di kantor Imigrasi Depok,” jelas Agung.

Komentar

News Feed