Inilah 8 Tersangka Kasus OTT di Kementerian PUPR

JAKARTA | 8 orang diteapkan tersangka oleh KPK usai melancarjakan OTT dengandugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait proyek-proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR tahun Anggaran 2017-2018.

Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun Anggaran 2017-2018.

Ke 8 orang tersebut adalah :

Diduga sebagai Tersangka Pemberi Suap

1.Budi Suharto (BSU) Direktur Utama PT WKE

2. Lily Sundarsih (LSU) Direktur PT WKE

3. Irene Irma (IIR) Direktur PT TSP4. Yuliana Enganita Dibyo (YUL) Direktur PT TSP

Diduga sebagai Tersangka Penerima Suap :

1. Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE) Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung.

2. Meina Woro Kustinah (MWR), PPK SPAM Katulampa.

3. Teuku Moch Nazar (TMN), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat.

4. Donny Sofyan Arifin (DSA), PPK SPAM Toba 1.

KPK menduga ARE, MWR, TMN, dan DSA menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HOPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Proyek-proyek tersebut, KPK menduga masing masing tersangka menerima suap dengan rincian :

– ARE: Rp350 juta dan 5.000 Dolar Amerika untuk pembangunan SPAM Lampung. Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan Jawa Timur.

– MWR : Rp1,42 miliar dan 22.100 Dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa.

– TMN : Rp2,9 miliar untuk pengadan pipa HOPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

– DSA : Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE (PT. Wijaya Kusuma Emindo)  dan PT TSP (Tashida Sejahtera Perkasa) yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar, PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp50 miliar.

Pada tahun anggaran 2017-2018, kedua perusahaan ini memenangkan 12 paket proyek dengan total nilai Rp429 miliar. Proyek terbesar adalah Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai proyek Rp210 miliar.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee sebesar 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk Kepala Satuan Kerja, dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

Praktiknya, dua perusahaan ini diminta memberikan sejumlah uang pada proses lelang, sisanya saat pencairan dana dan penyelesaian proyek.

Sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-l jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP