oleh

Bermain Korupsi Lapangan Futsal di Bantaeng

BANTAENG | Kasus dugaan korupsi pembangunan lapangan Futsal yang terletak di jalan TA Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng kini masih terus menjadi gunjingan.

Diketahui, bangunan lapangan futsal ini dalam Berita Acara Penjelasan Pelelangan ( BAPP ) menelan anggaran 500 juta rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaaran 2017 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari, namun sampai sekarang tak kunjung rampung.

Beberapa bulan yang lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini, namun sampai saat ini belum melakukan penetapan tersangka.

Ketua DPD Pemuda Lira Bantaeng, Yusdanar mengatakan bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bantaeng menyimpulkan sejumlah poin yang diduga terdapat penyimpangan.

” Ada 9 item yang inspektorat simpulkan, point 5,6, 7 dan 9 sangat jelas, dimana pihak pelaksana dan Dinas telah melawan hukum dikarenakan pihak pelaksana tidak melaksanakan sesuai kontrak kerja. Telah terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp. 16 juta dan Rp. 172 juta tidak masuk dalam objek penghitungan BPK dikarenakan 172 juta cair di tahun 2018. Jadi Rp. 16 juta di tambah Rp. 172 juta ditaksir ratusan juta kerugian negara. Pihak penerima barang telah lalai, jelas termatup dalam poin 9,” terang Yusdanar.

Dia mengatakan, Kejari Bantaeng harus sesegera mungkin meningkatkan kasus Lapangan Futsal ke penyidikan. Dia meminta Kejari Bantaeng agar tidak tutup mata dalam kasus tersebut.

” Oleh karena adanya hasil dari inspektorat terkait lapangan futsal. DPD pemuda LIRA meminta pihak Kejari Bantaeng sesegera mungkin meningkatkan kasus lapangan futsal ke penyidikan. Jikalau himbauan ini Kejari tidak indahkan maka kami akan melaporkan kasus ini ke Kajagung khususnya melaporkan Kejari Bantaeng ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dikarenakan tidak menindaklanjuti laporan kami yang sudah sangat jelas telah terindikasi kerugian Negara ratusan juta rupiah, dan kami meminta pihak Kejari Bantaeng jangan tutup mata dalam kasus lapangan futsal yang telah terindikasi merugikan keuangan Negara,” ujarnya.

” Jadi kelebihan pembayaran Rp. 16 juta itu, BPK hanya periksa/audit dua kali pencairan karena pencairan ke tiga sebesar Rp. 172 juta itu cair di tahun 2018, seandaix 172 juta itu cair di tahun 2017 pasti hasil BPK akan lain hasilnya, ” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Bantaeng, Budi Setyawan, SH enggan berkomentar banyak, dirinya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Bantaeng. ” Kita tanyakan ke Inspektorat apakah berkasnya sudah dikembalikan atau belum,” ujarnya ke sejumlah media di Bantaeng.(alimin)

Komentar

News Feed