oleh

Barisan Parlemen Pemuda Geruduk Kantor Bupati Jeneponto

Jeneponto – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam barisan Parlemen Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Jeneponto, melangsungkan demonstrasi secara damai didepan Kantor Bupati Jeneponto, Senin (21/1/2019)

Aksi tersebut dilakukan dalam rangka menggugat pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan, keuangan dan pelayanan publik. Pihaknya berharap agar pemerintah daerah dapat dengan segera mengusahakan hadirnya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara lebih adil dan akuntable.

Koordinator lapangan Alim Bahri dalam orasinya mengatakan, mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto agar bertanggung-jawab terhadap tatanan pemerintahan daerah yang cenderung buruk dan diduga diserang oleh sikap dan mental korup sebagian besar elit birokrasi.

“Meminta kepada Bupati Jeneponto agar segera melakukan evaluasi terhadap lemahnya kinerja beberapa pimpinan OPD, yang cenderung tidak profesional dan mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta orientasi kebijakan yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat. Dan diduga ada unsur kesengajaan menghambat bagi kemajuan daerah,” jelasnya.

Dia juga mendesak kepada Bupati Jeneponto agar segera mengambil tindakan perbaikan manajemen RSUD dan PDAM Jeneponto.

“Kepada Bupati Jeneponto agar segera mengambil tindakan dan upaya maksimal untuk perbaikan management, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan, di RSUD Lanto Daeng Pasewang dan PDAM Jeneponto,” ujarnya.

Lebih lanjut Alim, mendesak kepada DPRD Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan tugas dan fungsi legislatif dengan cara profesional dan berkeadaban anti korupsi. Mendukung, Kejaksaan Negeri Jeneponto, untuk terus mengupayakan akselerasi pengawalan ketat terhadap seluruh kegiatan pembangunan pemerintahan dalam rangka upaya pencegahan terhadap adanya dugaan tindak pidana rasuah terkhusus pada pembangunan peningkatan Jalan.

“Paket II ruas Tanjonga, Mangepong, ruas Camba-Camba, Bonto Jannang dan ruas Tarowang, oleh PT. Ikram Tiga Berlian dengan nilai anggaran 14,6 M, dan peningkatan Jalan Paket IV ruas Balandangan, Maero, Bulusuka, oleh PT. Putra Jaya dengan nilai anggaran 15,2 M, serta pembangunan jembatan Alluka, Tamalatea, yang patut diduga terdapat kerugian keuangan negara dengan nilai anggaran puluhan miliar rupiah,” sebutnya.

Dirinya menambahkan, kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk menyelidiki dugaan pelanggaran atas pembibitan Kelapa Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan, beralokasi di Kecamatan Arungkeke. Dan transparasi terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada dinas PU Jeneponto dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.142.995.000, miliar.

“Kami tegaskan, agar segera membongkar jaringan dugaan penjualan bantuan Alsintan yang diduga melibatkan salah satu oknum Kepala Lingkungan di Kelurahan Empoang Utara. Meminta kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto agar dapat melakukan percepatan penanganan secara tegas terhadap kasus kriminal anak dibawah umur,” tegas Alim.

Komentar

News Feed