oleh

13 Karyawan Tuntut PT Vale Indonesia, Ini Penyebabnya

LUWU TIMUR | 13 orang karyawan eks pattiwiri, melakukan jumpa pers di warkop Ramiza, poros malili-sorowako, Kamis siang pukul 13.00 (31/01/19), pasalnya, setelah bergulir kurang lebih 8 bulan lamanya, kasus antara PT. Pancaran Darat dan 13 eks karyawan PT. Pattiwiri belum menuai titik terang .

Mereka menuntut PT. Vale Indonesia (PT.VI) sebagai penyedia kerja untuk segera menindak lanjuti surat dari Pemprov Sulawesi Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) tanggal 4 Desember 2018, Nomor: 094/6639/Disnakertrans, tentang kelangsungan bekerja Pekerja/Buruh pada praktek Pemborongan Pekerjaan yang dilakukan PT. Pancaran Darat.

Diketahui sebelumnya, dilakukan pertemuan antara manajemen PT.Vale dan Manajemen PT. Pancaran Darat Transport, Yang difasilitasi langsung oleh Disnakertrans Kabupaten Luwu Timur (08/18), dalam hasil rapat diputuskan, untuk meminta penjelasan dan penafsiran dari putusan MK No.27, kepada Disnakertrans Pemprov Sulawesi Selatan .

Ikbal Majid mewakili PK-Pattiwiri FPE-KSBI mengatakan, merujuk pada pertimbangan Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 angka 3.18, bahwa menurut pertimbangan Mahkamah konstitusi, perusahaan penerima pemborongan dan/atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh mempunyai kewajiban yang sama dalam memberikan jaminan kelangsungan bekerja bagi pekerja.

Lanjut ditegaskan Ikbal, “PT. Vale Indonesia dalam hal ini sebagai perusahaan pemberi pekerjaan, telah keluar dari amanat konstitusi, permenakertrans No. 19 tahun 2012, pasal 32 ayat (1) tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang lain ” ujar ikbal Majid.

Dalam jumpa pers yang dilakukan perwakilan eks pattiwiri Pagi tadi, mereka menyatakan dengan tegas akan membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam waktu dekat .

Ditemui terpisah Kadis Nakertras Ir. H. Firnandus Ali MSi, mengatakan, apa yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi di media elektronik beberapa waktu lalu terkait putusan MK sangat jelas, dan wajib dilakukan oleh seluruh badan/perseroan.

“Bagi yg tidak mengikuti putusan MK tersebut, Badan atau perseroan akan dianggap sebagai, upaya melawan hukum terhadap amanat Konstitusi serta aturan yang sudah menjadi keputusan mutlak sesuai dengan undang-undang yang berlaku” jelas Firnandus .

Komentar

News Feed