oleh

Pembangunan 2 Pasar Rakyat Disoal HAM

BANTAENG | Pembangunan Pasar Rakyat Simoko dan Pasar Rakyat Lonrong yang menelan anggaran 5,7 Miliyar bersumber anggaran APBN dari Kementerian Koperasi dan UKMK RI, Pada November 2018 kemarin, disoal mahasiswa dengan berunjukrasa.

Aksi demonstrasi Himpunan Aksi Mahasiswa (HAM) ini dilakukan terkait pembangunan Pasar Pakyat Simoko di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu dan Pasar Rakyat Lonrong di Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa.

HAM menilai,  penempatan bangunan keliru dan terkesan dipaksakan karena terlihat dengan jelas sejajar dengan aspal jalanan yang dikerjakan salah satu kontraktor pelaksana berdomisili di Kota Makassar

Mahasiswa melakukan unjuk rasa di tiga titik yaitu Kantor Dinas Koperasi dan UKM,, Kantor Kejari Bantaeng dan terakhir di Kantor Bupati Bantaeng.

Dalam aksinya mereka menyampaikan tuntutan agar pihak aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi dugaan permainan pada pembangunan pasar rakyat Lonrong dan Simoko

Mereka mendesak Bupati Bantaeng untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan yang dinilai bobrok. Pengunjuk rasa juga meminta penegakkan supremasi hukum yang seadil-adilnya.

Puluhan mahaiswa ini meminta agar aparat penegak hukum menangkap oknum yang terlibat dalam pembangunan poasar di Bantaeng yang terindikasi merugikan negara

Jendral Lapangan, Wahyu saat berorasi mengatakan bahwa aksi yang dilakukan HAM Sulsel merupakan bentuk kontrol mahasiswa karena melihat adanya dugaan penyimpangan di Kabupaten Bantaeng terkait pembangunan pasar tersebut.

“Gerakan ini adalah gerakan yang terkonsolidiasi dan kawan-kawan yang ikut dalam gerakan hari ini terkordinir sampai akhir aksi,” ujarnya.

Ketua Umum PB HAM Sulsel, Dedy Jalarambang dengan tegas mengatakan akan mengawal hingga tuntas kasus tersebut.

“Kami HAM Sulsel tidak akan pernah berhenti mangawal kasus pembangunan Pasar di Bantaeng terkhusus Pasar Lonrong dan Pasar Simoko,” tegasnya.

Bukan hanya di Bantaeng, menurut Dhedy juga melakukan aksi yang sama di Makassar. Dia juga akan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) Perwakilan Sulawesi Selatan untuk mengaudit anggaran dan pekerjaan pasar yang ada di Bantaeng dakam orasinya pada bulan November 2018 lalu.

“Terkait hal tersebut, kami meminta kepada Bupati Bantaeng untuk mengevaluasi kinerja Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan atas kinerjanya yang terkesan dinilai bobrok,” Pungkasnya saat berorasi.

Hingga saat ini belum ada kejelasan tindaklanjutnya baik dari pemerintah Kabupaten Bantaeng maupun dari organisasi kemahasiswaan HAM SulSel yang mengawal bangunan itu saat menggelar aksi sejakbulan November 2018 lalu. (alimin)

Komentar

News Feed