oleh

Kades Balantang diduga Monopoli Anggaran Dana BUMDes Tahun 2018

-Daerah-1.179 views

Malili — Kepala Desa (Kades) Balantang, Kecamatan Malili, Musakkir Laiming, diduga memonopoli Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Balantang, Tahun 2018 Senilai 30juta tanpa sepengetahuan Pengurus BUMDesa Balantang .

Pasalnya, Total anggaran dana BUMDes tahun 2018 senilai total 100juta secara struktural dan fungsional, seharusnya dikelola oleh pengurus BUMDes, tetapi kenyataannya secara sepihak diambil alih oleh Kades Balantang .

Hal itu terkuak setelah beredar kabar, bahwa Ketua BUMDes Karya Sipatuo Desa Balantang mengundurkan diri secara lisan pada saat digelar rapat evaluasi kinerja BUMDes tahun 2018, minggu lalu di Kantor Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur .

Hendrawan sebagai Ketua BUMDes dikabarkan mengundurkan diri secara lisan dihadapan jajaran Pemerintah Desa Balantang, sementara rapat evaluasi berlangsung, dikarenakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Ketua BUMDes telah diambil alih oleh Kades Balantang .

Hendriawan saat dikonfirmasi membenarkan, jika saat ini memang dirinya sudah mengundurkan diri secara lisan dan mengenai anggaran Bumdes itu sebagian dikelola oleh Kades Balantang tanpa sepengetahuan dirinya, bahkan anggaran tersebut tidak pernah masuk di Rekening BUMDes .

“Anggaran BUMDes tahun 2018 senilai total Rp 100 juta, itu tidak pernah di kirim ke rekening BUMDes dan nantinya untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dananya saya buat sesuai yang saya gunakan, namun yang digunakan oleh Pak Desa Balantang saya tidak akan buat” ujarnya .

Terpisah, Kades Balantang Musakkir Laiming saat di konfirmasi di ruang kerjanya membenarkan jika anggaran Bumdes tersebut sebagian digunakan untuk pengadaan Tenda pelayanan .

“Memang benar anggarannya sebagian saya gunakan untuk pengadaan tenda 4 petak, namun mengenai biayanya dapat dikonfirmasi ke bendahara Desa, yang jelas ini saya lakukan demi kepentingan masyarakat, sebagai mana visi misi saya sebelum menjabat Kepala Desa, dimana saya akan memprogramkan tenda pelayanan” Ucapnya Kamis (21/02/2019).

Kata Musakkir Laiming, dirinya juga tidak mengetahui apakah mekanismenya dana tersebut harus masuk dulu ke rekening bumdes atau tidak.

Sementara itu, Bendahara Desa Balantang Andi Novi, saat dikonfirmasi langsung di ruangannya mengatakan, jika anggaran pengadaan tenda pelayanan saat itu senilai Rp. 30 juta lebih .

“Iye, anggaran yang digunakan untuk 4 petak tenda senilai Rp.30 juta lebih dan mengenai masalah anggaran yang tidak dikirim ke rekening bumdes baiknya kita konfirmasi kembali ke Pak desa,” Tuturnya .

Sebelumnya perlu diketahui, menurut aturan perundang-undangan yang ada Seperti yang tertuang dalam, Permendes PDT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pasal 11 ayat 1 bahwa Penasehat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan .

Oleh karena itu, jabatan Kepala Desa disini hanya sebagai Penasehat di Kelembagaan BUMDes, dan tidak serta merta dapat melakukan pengelolaan secara langsung terhadap Dana yang telah di serahkan ke pengurus BUMDes .

Komentar

News Feed