oleh

Ketum PPP Terjaring OTT, BRC Apresiasi KPK

Matarakyatmu | Baru-baru ini media massa kembali dihiasi dengan pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Ketua Umum Partai Politik.

Kali ini, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, ditangkap KPK di Surabaya pada Jumat, 15 Maret 2019.

Diketahui, sebelum Rommy, beberapa ketua umum parpol juga pernah terjaring operasi KPK, sebut saja Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, yang ditangkap pada Juli 2017, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Ketua Umum PKS, Lutfi Hasan, dan Ketua Umum PPP sebelum Rommy, Suryadharma Ali.

Terkait kasus Ketua Umum Partai yang terseret tindak pidana oleh KPK, Lembaga Pendidikan Politik, BRORIVAI Center (BRC), turut menyikapi fenomena tersebut.

Melalui Foundernya, Abdul Rivai Ras, BRC memberi apresiasi untuk sikap profesional KPK dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Kita tentu patut mengapresiasi langkah KPK tersebut. Sikap profesional dan tidak pandang bulu itu, perlu terus didukung dan diawasi agar KPK tidak menjadi alat kekuasaan,” ujar Rivai kepada media, Jumat 15 Maret 2019.

Menurutnya, keterlibatan Ketua Umum Parpol dalam tindak pidana suap menyuap dan korupsi menjadi catatan buruk bagi perpolitikan di Indonesia.

“Kenyataan itu tentu menimbulkan keprihatinan bagi kita semua, bagaimanapun partai dalam sistem demokrasi kita merupakan simbol keterwakilan suara rakyat di parlemen dan pemerintahan. Jika kader partainya terlibat korupsi ataupun suap menyuap, maka hal itu tentunya menciderai amanah rakyat,” ujar Bro Rivai, sapaan akrab Rivai.

Partai, kata Rivai, menjadi pintu bagi setiap individu dalam negara kita untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif.

“Kalau ketua umumnya terlibat tindak pidana, maka sudah pasti akan mencederai nama baik partai yang bersangkutan di mata publik,” kata penerima Penghargaan Internasional HAM Award 2019 ini.

Ketua umum, sambung Rivai, adalah simbol dari organisasi (partai), maka sudah selayaknya seorang ketua umum menjaga citra dan nama baik organisasinya dengan cara menjaga sikap dan attitudenya di tengah-tengah masyarakat.

“Apabila salah menjaga sikap, maka imbasnya tidak hanya kepada dirinya sendiri, melainkan juga citra partai di mata publik,” ujar Bro Rivai.

“Kalau hal ini dibiarkan, bisa jadi publik tidak lagi percaya dengan fungsi partai sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat,” sambungnya.

Maka dari itu, kata Rivai, partai harus senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki pola kaderisasi internalnya secara kontinyu.

“Pola kaderisasi yang baik dan berkelanjutan, pastinya bisa mencegah kader berbuat negatif di tengah-tengah masyarakat, apalagi melakukan perbuatan yang melawan hukum,” pungkasnya.

Komentar

News Feed