oleh

Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan UU Pemilu, Ini Pertimbangannya

JAKARTA | Warga negara yang belum memiliki fisik e KTP tapi telah merekam data boleh menyalurkan hak pilihdi Pemilih. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Salah satu yang dikabulkan adalah uji materi pasal 348 ayat 9 undang-undang Pemilu terkait penggunaan e-ktp untuk memilih.

“Sebenarnya memang data sekarang itu adalah mereka yang sudah memiliki KTP itu prinsip dasarnya. Nah bagaimana kalau yang tidak punya itu (e-KTP)? Nah menurut prinsip dasar itu karena data kependudukan sekarang sudah terintegrasi,” tutur Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, dalam Dialog Pro 3 RRO, Kamis (28/3/2019).

“Maka logika yang menggunakan KTP elektronik itu sebagai dasar itu dapat dibenarkan supaya tidak terjadi manipulasi,” tambahnya.

Ia menjelaskan pula bahwa situasi ideal tersebut tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Situasi lapangan yang menunjukkan tidak memiliki KTP elektronik secara fisik, bahkan termasuk warga negara yang sudah memiliki hak pilih.

Lanjut dijelaskan I Dewa Ede Palguna, Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian dalam hal KTP elektronik itu bahwa dalam membaca ketentuan bahwa harus menggunakan KTP elektronik itu dapat pula termasuk pengertian mereka yang sudah merekam data kependudukan tetapi wujud fisik KTP elektronik belum keluar dia bisa menunjukkan, cukup dengan menunjukkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan Catatan Sipil itu bahwa dirinya sudah merekam karena di situ ada nomor NIK-nya sehingga bisa dikroscek maka dia bisa menggunakan itu sebagai alas hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Komentar

News Feed