oleh

KPK Di Posisi “Sakratul Maut

MATARAKYATMU | Petisi dialamatkan kepada pimpinan KPK yang mengungkap 4 poin penting kendala penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi dinilai posisi komisi anti rasuah itu “Sakratul Maut”.

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyebut petisi yang disampaikan pegawai KPK mengindikasikan upaya perintangan penyidikan (obstruction of justice) oleh pejabat struktural dan unsur pimpinan lembaga itu.

“Bukan sekadar isu integritas saja, karena secara nyata telah terjadiobstruction of justice. Ada indikasi kuat suatu upaya yang ditujukan untuk menghambat proses pemeriksaan yang tengah dan akan dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).

Menurut Bambang hal itu sangat mengerikan apabila terjadi di internal lembaga antirasuah. Ia bahkan mengibaratkan bahwa KPK tengah dilanda sakaratul maut dari internalnya sendiri.

“Bak diadang sakaratul maut dari internal sendiri. Pihak atau pelaku yang disinyalir melakukan tindakan obstruction of justice itu justru diduga pejabat struktural dan juga dari unsur Pimpinan KPK sendiri,” ujar Bambang.

Ia menyatakan tindakan perintangan penyidikan dapat dikenakan pasal termasuk pimpinan dan pejabat struktural KPK. Diketahui perintangan penyidikan diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001.

“Bilamana, Pimpinan KPK dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan, langsung atau tidak langsung, tahapan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maka mereka dapat dikenakan pasal itu,” katanya.

Menurutnya jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka pimpinan KPK berpotensi dituduh dengan sengaja meluluhlantakkan marwah dan kehormatan KPK. Padahal, katanya, selama ini, marwah dan kehormatan itu telah dibangun dengan susah payah oleh seluruh insan KPK.

“Jika benar ada pejabat struktural yang sudah dinyatakan bersalah karena ada dugaan pelanggaran etik, tidak ada alasan bagi Pimpinan KPK untuk tidak segera mengekseskusinya. Jika tidak, maka Pimpinan KPK tidak hanya melakukan ketidakadilan tapi bisa dituduh menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri,” paparnya

Komentar

News Feed