oleh

Jaminan Fidusia Diduga Dititip Gadai, Polres Minahasa Diminta Adil

MATARAKYATMU | Penangkapan Profesional Collektor (Profcoll) oleh Polres Minahasa diduga sebagai langkah melindungi penadah jaminan fidusia yang marak terjadi.

Kasus penangkapan Profcoll First Finance sendiri terjadi Kamis (25/4) diawali saat jaminan fidusia Nopol DB 1057 CL terpantau di cafe teras kota Minahasa, Sulut. Saat dikonfirmasi ke First Finance mengenai kronologi unit (kendaraan) mendapat jawaban jika mobil dimaksud bisa “Dieksekusi”.

First Finance kemudian mengirimkan SK ke PT Lesto dengan melampirkan dokumen sesuai prosedural termasuk sertifikat fidusia. Arsel yang mewakili PT Lesto dan langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Alfamart Bypass.

Di lokasi, ditemukan bila kendaraan bukan dikuasai debitur melainkan anak dari pihak ketiga penerima gadai. Saat mendapatkan penjelasan bahwa kendaraan tersebut dititip gadai oleh oeangtua pengemudi lalu diberi penjelasan jika kendaraan tersebut adalah jaminan fidusia yang tidak bisa dipindah tangankan.

Setelah memberikan menceklist kondisi kendaraan Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) kemudian diarahkan ke poll First Finance di seputaran Pelabuhan Bitung.

Ternyata berbuntut, Arsel dan beberapa rekannya kerjanya dilaporkan ke Polres Minahasa diduga oleh penerima titip gadai (penadah). Aneh, laporan diterima kemudian unit Resmob Satreskrim Minahasa melakukan pengejaran dan penangkapan terhadao Profcoll PT Lasto.

Menanggapi fenomena ini mendapat tanggapan pemerhati finance, Rifai Manangkasi. “Harusnya pengaduan dibuktikan dengan kepemilikan kendaraan jika benar pelapor adalah penerima gadai,” ujar Rifai.

Ditambahkan Rifai, aktifitas Profcoll (jasa penagih) yang bekerja di perusahaan berbadan hukum harus diberi pelayanan maksimal jika meminta aparat kepolisian melakukan pendampingan dalam eksekusi jaminan fidusia.

“Prosedural berbelit dan banyaknya oknum polisi dibeberapa daerah ikut berperan sebagai penadah atau backing menjadikan Profcoll mengambil jalan pintas mengeksekusi jaminan fidusial,” tambahnya.

Agar kasus-kasus semacam ini tidak terulang maka petinggi kepolisian memiliki beban moral dengan memberi sanksi tegas terhadap anggota polisi yang memegang unit jaminan fidusia.

“Pak Kapolres Minahasa harus menggeledah anggotanya apakah tidak ada yang terlibat sebagai penadah atau menguasai jaminan fidusia,” tambah Rifai lagi.

Seperti banyak kejadian terjadi semoga dari kasus ini penerima titip gadai tidak melibatkan kekeluargaan dengan istitusi Polri sebagai dasar penindakan.

“Jika hasil penyidikan dan penyidikan Polres Minahasa menemukan perbuatan melawan hukum memindah tangankan jaminan fidusia maka harus berlaku fair dengan memproses penitip dan penerima gadai dengan ancaman melanggar pasal 480 KUHP.

Pihak pembiayaan, jelas Rifai juga harus proaktif mempersoalkan kasus ini jangan menjadikan Profcoll bekerja dibawa bayang-bayang ketakutan jika telah bekerja sesuai prosedural,” kunci Rifai.

Laporan : Safri Solle

Komentar

News Feed