oleh

Luar Biasa! Bendahara Humas Buat Aturan Neko-Neko

MATARAKYATMU | Dugaan pemalsuan tanda tangan Asisten III Setwilda Pemkab Luwu Utara, Drs.H.M.Kasrum, hingga terbit SPPD berbuntut panjang.

Bendara Humas Lutra, Saharuddin alias Bojes ditengarai “Kebakaran Jenggot” saat kasus pemalsuan SPPD mencuat hingga melakukan penetrasi terhadap Risma, seorang Honorer di Bagian Humas.

Risma menjadi sasaran interogasi saat kasus pemalsuan terungkap. Bukan hanya diintogasi tapi Saharuddin alias Bojes meminta Risma membuka percakapan-percakap WA di handphone Risma.

Tindakan ini dinilai sangat reaktif atas kasus SPPD diduga palsu. Jika betul tidak ada pemalsuan teken asisten III Pemkab Luwu Utara, mengapa harus panik.

Usai menginterogasi Risma, hal luar biasa dilakukan Saharuddin dengan memberikan sanksi skorsing dengan mengistarahatkan Risma selama 1 pekan.

Langkah ini menjadi sorotan sebab Saharuddin dinilai menabrak domain Bupati Lutra, Indah Putri Indriyani yang bisa memberikan sanksi. Sanksi scoring dikeluarkan Saharuddin dinilai neko-neko.

Saharuddin alias Bojes beberapa kali dihubungi via handphone untuk dimintai klarifikasi tapi tak diangkat. Begitu juga SMS yang dikirimkan tak dibalas. Terakhir lewat pesan WA Saharuddin mengaku hanya menjalankan perintah Kabag Humas. “Saya tidak punya wewenang mengeluarkan sanksi,” tulis Saharuddin di balasan WA

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan pemalsuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) salah satu diantaranya diperintahkan ke Kabag.Humas Pemkab Lutra, Saharuddin alias Ucok.

Saharuddin diperlukan SPPD dalam rangkaian peringatan Isra Mi’raj di Desa Tete Kec.Sabbang Selatan pada akhir Maret 2019 lalu selama dua hari.

Pemalsuan teken Kasrum ini sebenarnya telah diketahui bersangkutan hanya tak mempersoalkan. ” Nanti saya cari tau siapa pelakunya” ujar Kasrum saat ditemui jurnalis.

Kerugian material dari dugaan pemalsuan ini sangat kecil tapi kasus ini tak boleh dibiarkan menjadi preseden buruk.

Kabag.Humas Pemkab Lutra, Saharuddin membantah bila SPPD yang diduga palsu itu. “Soal SPPD itu tak ada unsur pemalsuan,” ujar pria yang akrab dipanggil Ucok.

Saat ditanya jika ada upaya meredam kasus ini dengan menjadikan seorang staf humas menjadi “Kambing Hitam” untuk mengakui pemalsuan itu, ikut dibantah.”Hanya ditanya karena bidangnya,” jelas Ucok lagi.

Laporan : Puteri/ Hendra

Komentar

News Feed