oleh

Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Harus Melanggar Hukum

MATARAKYATMU |Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih menghadirkan multitafsir tetutama diutarakan Kapolres Minahasa, AKBP Denny Situmorang, SIK kepada wartawan akan menangkap profesional colletion (debt collektor) jika tak memiliki putusan pengadilan kemudian mengeksekusi jaminan fidusia.

Menurut Rifai Manangkasi, salah satu praktisi finance di Makassar bahwa sejak diberlakukan UU No.42/ 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian disusul PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia maka debitur dengan fasilitas cicilan pada saat memperoleh fasilitas pembiayaan, menanda-tangani Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.

Fidusia, jelas Rifai,
adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Lanjut dikatakan, penyelenggarakan leasing umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Konsep dasar dari jaminan fidusia tersebut adalah mobil yang dibeli debitur tersebut “diserahkan kepemilikannya” kepada multifinance,: ujar Rifai.

Dengan diserahkannya kepemilikan barang tersebut, maka debitur hanya bertindak selaku peminjam pakai.

Pihak multifinance, tambahnya, penyerahan kepemilikan tersebut di tuangkan dalam akta Jaminan Fidusia dengan menggunakan kuasa untuk memfidusiakan dan selanjutnya di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana debitur berdomisili.

“Setelah terbit sertifikat Jaminan fidusia, maka selama debitur tidak dapat melunasi kewajiban angsurannya, maka pihak multifinance berhak untuk sewaktu-waktu menarik mobil tersebut dari tangan debitur,” jelas mantan Wakil Rektor salah satu PTS.

“Penarikan” mobil seperti yang dialami banyak debitur sering sekali terjadi memberikan dampak negative berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, jelas Rifai, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011.

Sementara tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa.

Dalam Peraturan Kapolri, urai Rifai, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu yang termaktub dalam pasal 7 Perkap No 8 Tahun 2011.

“Kalau ada dalil harus meminta putusan pengadilan agar dapat memgeksekusi jaminan fidusia maka mohon ditunjukkan dasar hukumnya,” cetus Rifai.

Diakhir keterangannya berharap agar wakil sah perusahaan finance patuh hukum serta taat etika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. “Jangan melakukan eksekusi dengan melanggar hukum seperti merampas dan menganiaya “harap Rifai.

Komentar

News Feed