oleh

Usut! Tindakan Represif Aparat Saat Demo Di DPRD Sulsel

MAKASSAR || Sekelompok mahasiswa dan beberapa pemuda yang tergabung dalam aliansi mahasiswa pemerhati pendidikan, menggelar unjuk rasa di depan kantor Polda Sulsel, menuntut pihak Polda Sulsel, khususnya Kapolda selaku penanggung jawab wilayah untuk segera melakukan evaluasi terhadap anggotanya yang diduga melakukan tindak pelecehan seksual dan tindakan agresif yang dinilai membungkam demokrasi saat melakukan pengamanan aksi pada selasa lalu, (08/05/2019).

Sebelumnya, aksi yang dilakukan 2 Mei lalu, diduga terjadi tindakan pelecehan dan penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat dari Polrestabes Makassar saat aksi dilakukan di depan Kantor DPRD Sulsel dan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Para Demonstran saat menuntut Polda Sulsel untuk mengusut Tindakan represif terhadap aksi mahasiswa

Juga terjadi aksi pembakaran bendera atribut mahasiswa serta organisasi yang tergabung dalam gerak Sipakatau.

Aksi damai yang berlangsung sore tadi di warnai dengan aksi tutup mulut, dengan menggunakan latban yang di tempelkan ke mulut para peserta aksi sebagai simbol dibungkamnya demokrasi dalam menyampaikan aspirasi untuk kepentingan orang banyak.

Beberapa lembaga yang tergabung dalam aliansi tersebut diantaranya, Mahasiswa Peduli Rakyat (MAPERA) Nusantara, Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI), Gerakan Rakyat Merdeka (GRM), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Makassar, Ikatan Keluarga Mahasiswa Bangkep Makassar (IKMBM), Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA), Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bulungan (KPMKB).

Aksi Aliansi Mahasiswa di depan Polda Sulsel

Dari aksi yang dilakukan, pihak demonstran menekankan hentikan pembungkaman demokrasi dan kekerasan dalam mengamankan massa aksi unjuk rasa oleh aparat kepolisian .

Sri Wahyuni selaku Jenderal Lapangan dalam orasinya menyampaikan rasa penyesalan atas tindakan yang tidak berprikemanusiaan oleh oknum-oknum kepolisian dalam mengawal setiap aksi kerap kali menuai kontrovesi sepanjang tahun 2019 ini, dan pihak polda selaku institusi tertinggi kepolisian di Sulawesi Selatan. “Kami mengutuk keras apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan ini,” teriak Sri Wahyuni.

“Apabila dalam kurun waktu satu minggu sejak kami berdiri melakukan aksi unjuk rasa ini tidak di indahkan, maka kami akan menggalang seluruh rakyat sulsel beserta mahasiswa keseluruhan untuk datang dan menuntut hal yang sama agar ditindak lanjuti. Karena perilaku seperti ini tidak pantas dicerminkan oleh aparat kepolisian yang notabenenya memiliki tata aturan dalam menjaga, mengayomi, dan melindungi masyarakat,” tambah Wahyuni.

Bersama Gabungan beberapa Aliansi Mahasiswa Menggelar Aksi Tutup Mulut di Depan Mapolda Sulsel

Sebelum massa aksi menutup gelar unjuk rasa, para perwakilan dipanggil masuk ke dalam Mako Polda untuk bertemu dengan beberapa petugas yang mewakili bidang masing-masing yang dimediasi oleh petugas SPKT, Kompol Muhtar.

Diantara perwakilan dari polda yang hadir, terdapat perwakilan dari satuan propam, reskrim, reskrimsus, intelkam, humas, dan bidang lainnya.

Laporan : Arif Tella

Komentar

News Feed