oleh

Inilah Dua Ranperda Inisiasi DPRD Luwu Utara

MATARAKYATMU– DPRD Kabupaten Luwu Utara melakukan pembahasan pada tingkat Panitia khusus (pansus) terhadap 5 buah Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) yang dua diantaranya adalah Ranperda Inisiatif DPRD yaitu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ( RIPPDA) dan Ranperda tentang Pengelolaan Desa Wisata di ruang Rapat paripurna DPRD Luwu Utara. Selasa, 18/6/2019.

Kedua Ranperda tersebut dibahas oleh Tim Pansus III yang dipimpin oleh Sudirman Salomba, ST selaku ketua Pansus.

“”Hal ini dimaksudkan agar destinasi wisata yang ada di Kabupaten Luwu Utara dapat terkelola secara maksimal dan baik, sehingga penataannyapun semakin nampak. Di luwu utara ini memang banyak potensi wisata, hanya saja dibutuhkan payung hukum agar pengelolaannya tidak berdampak hukum dikemudian hari, sehingga harus disiapkan regulasinya atau payung hukum. Sehingga diharapkan kedepan setelah ke 2 ranperda ini ditetapkan akan menjadi Perda yang produktif, tinggal pemerintah daerah, nantinya apakah akan menggandeng Investor yang konsen mengelola kepariwisataan atau dikelola secara mandiri dengan melibatkan Perusda” ungkap Sudirman Salomba.

Sementara itu untuk Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio 100 FM Kabar Lutra dibahas oleh Pansus II yang dipimpin oleh Mahfud Sidiq Irjaz.

“Harapan kita bahwa informasi yang nantinya disajikan bisa semakin maksimal diperoleh masyarakat, terutama terkait program-program pemerintah yang sedang berjalan maupun yang belum sehingga masyarakat lebih paham. Tetapi dalam penyiaran juga harus ada aspek hiburan, sehingga ada keseimbangan antara Seni, Budaya, Pendidikan dan Politik. Karena lembaga penyiaran ini dibawah naungan Pemerintah Daerah” ungkap Mahfud Sidiq.

Pansus I yang dipimpin Aris Mustamin, S. Sos membahas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Siipil. (PPNS).

“Salah satu yang kami bahas adalah Ranperda pencabutan, tentang Kewenangan Desa yang selama ini digunakan oleh pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa terkait kewenangannya, sehingga dengan dicabutnya Perda ini, pemerintah desa akan mengacu kepada Peraturan Bupati dalam membuat Peraturan desa. Sehingga harapan kita Kewenangan Desa selama ini yang masih belum jelas, setelah berlaku Peraturan Bupati, nantinya lebih “detail” dan terperinci serta tehnis, tentu hal-hal yang masih menjadi perdebatan, itu akan terselesaikan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.
Terkait Ranperda PPNS, masih sementara kami bahas” kata Aris Mustamin.

Pembahasan tingkat Pansus terhadap 5 buah Ranperda ini juga menghadirkan Dinas tehnis maupun yang terkait, guna kelancaran pembahasan dimaksud.

Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, Drs. H. Mahfud Yunus, MM menilai secara umum pembahasan berjalan lancar. “saya sejak tadi memantau pembahasan ketiga pansus ini dan Alhamdulillah semua berjalan lancar, karena kerja sama yang baik antara pimpinan dan anggota pansus serta dinas terkait dalam memberikan penjelasan”. Ungkapnya.

Rapat tersebut dihadiri, Asisten III Muhammad Kasrum, Dan sejumlah pimpinan SKPD.

(Hamsul/hms)

Komentar

News Feed