oleh

Ini Ganjaran Kades Merangkap Tim Kampanye Anak Gubernur

MATARAKYATMU | Setelah kasus pelanggaran Pemilu bergulir di PN Bantaeng, akhirnya Kepala Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Rosdiana divonis 1 bulan pejara.

Dia sebelumnya diduga telah mengkampanyekan anak bungsu Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, M Fathul Fauzi Nurdin dan Jokowi – Ma’ruf.

Hal itu terungkap pada sidang putusan yang berlangsung di Ruang Sidang, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bantaeng, Rabu (26/6) malam.

Sidang tersebut dipimpin oleh ketua Majalis, Moh Bekti Wibowo, Hakim Anggota, Imran Marannu Iriansyah dan Dewi Regina Kacaribu.

Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Bantaeng, Harsady Hermawan mengatakan, putusan pidana penjara selama satu bulan dan denda Rp 5 juta.

“Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” tuturnya.

Terkait sidang tersebut, Harsady menuturkan apabila disepakati upaya yang dilakukan lalu diberi tiga hari, setelah putusan untuk, memikirkan terhadap putusan tersebut, dan menjadi setelah putusan diucapkan, jaksa dan terdakwa diberi waktu tiga hari untuk menyatakan sikap.

“Apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, dan terhadap sikap jaksa menyatakan pikir-pikir untuk mendiskusikan bersama tim serta melaporkan kepada pimpinan,”katanya.

Terdakwa Rosdiana, adalah kepala desa yang dengan sengaja mengkampanyekan salah satu peserta pemilu yaitu M. Fathul Fauzi Nurdin Caleg Nomor urut 1 dari partai PSI Dapil IV Provinsi Sulsel yang meliputi Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar.

Serta pasangan Calon Presiden Nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf dan dianggap menguntungkan salah satu peserta pemilu tersebut.

Amar putusan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan majelis melanggar pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 bulan, denda Rp 5 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 bulan pidana penjara, dan membayar biaya perkara sebesar 2 ribu rupiah.

Ketua Bawaslu Bantaeng, Muhammad Saleh berharap kasus ini menjadi pembelajaran untuk Kepala Desa/Lurah yang lain agar pada pemilu berikutnya ataupun Pilkada tidak ada yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik.

“Kami tidak kurang – kurang melakukan himbauan dan peringatan selama ini. Semoga kasus seperti ini menjadi yang terkahir di Bantaeng khususnya dan di Indonesia secara umum,” kata dia.

Komentar

News Feed