oleh

Pemerhati Hukum Bilang Pemakzulan Gubernur NA Bernuansa Politik

TORAJA UTARA – Soal rekomendasi
hak interpelasi atau impeachment (pemakzulan) Gubernur, tanpa dasar yang dikeluarkan Pansus hak angket terhadap Gubernur Sulsel. Pasalnya terkesan ‘tidak sesuai’, tanpa melalui pertimbangan hukum yang tepat dan kajian demokrasi yang benar.

Menanggapi persoalan itu, pemerhati hukum dan demokrasi Toraja Utara dan Tana Toraja angkat bicara. Menurut Pither Ponda Barani, saat ini pendekatan hukum dilakukan dengan kajian dugaan-dugaan penyimpangan, sebab bukan fakta hukum yang telah dibuktikan dengan proses hukum yang pasti.

“Demikian juga soal KKN terlalu sempit kajiannya, hanya persoalan hubungan kekeluargaan. Faktor KKN bukan suatu tolak ukur. Karena itu, juga harus ada kinerja yang menimbulkan kerugian bagi daerah dan pemerintahan,” kata Piter Ponda saat dihubungi di Toraja melalui sambungan telepon selulernya, Senin (19/8/2019).

Lanjut dia mengatakan, soal adanya ‘Raja Proyek’ Pansus kayaknya tidak mampu mengkait peran masing masing semua orang. Mengetahui tentang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui proses yang jelas dan transfaran.

Sebuah keganjilan besar, dalam sebuah sistim tata kelola pemerintahan. Terkait SK Mutasi 193 ASN, yang sudah dibatalkan masih juga dipersoalkan. Ini yang tidak lumrah dalam politik dan hukum.

Menurutnya, apalagi regulasi pansus, lebih menitik beratkan tanggung jawab SK ini kepada Gubernur yang saat itu sedang cuti.

“Ini dapat menimbulkan ketidak percayaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur yang berdampak pada kinerja Pemprov Sulsel.
Pemakzulan lebih berorentasi politik praktis untuk kepentingan tertentu, ini sangatlah lemah pada sudut pandang hukum dan demokrasi,” tandasnya.

Arlin | Toraja Utara

Komentar

News Feed