oleh

Terkait Laporan Kasus Korupsi di Kejati, Begini Sikap DPW BAIN HAM RI Sulsel

Makassar || Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (BAIN HAM) RI Sulsel mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar terhadap proses hukum laporan kasus dugaan korupsi di Kejati Sulselbar.

Kasus yang dilaporkan Markas Daerah (MADA) Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Sulsel pada Juli 2019 lalu yang kini ditangani Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

Yakni, proyek alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji dan Labuang Baji Makassar.

Ketua Umum DPW BAIN HAM RI Sulsel, Djaya Jumain mengatakan, apa yang di laporkan Mada LMPP Sulsel terkait dugaan tindak pidana kasus korupsi pengadaan alkes RSUD Haji dan RSUD Labuang Baji Makassar APBN 2018.

“Dalam proses tender lelang yang disinyalir tidak sesuai proses yang telah ditentukan perlu mendapat support dan dukungan semua elemen masyarakat agar, kasus ini tidak mandek di tengah jalan,”kata Jumain.

Sebelumnya, Mada LMPP Sulsel meminta kepada Kejati Aulsel untuk percepatan proses hukum kasus Alkes RS Labuang baji dan RS Haji Makassar.

“Hal ini sangat wajar agar kerugian keuangan Negara dapat terselamatkan,”ujarnya.

Sebelumnya Mada LMPP Sulsel melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang di serahkan ke Kejati Sulsel, yakni Kasus pengadaan alkes RSUD Haji APBN 2018.

Kasus ini melibatkan pihak rumah sakit dan rekanan PT Naura Permata Nusantara dan RSUD Labuang Baji Makassar yang sama sama mendapat anggaran puluhan miliar rupiah dengan melibatkan PT Yobel Prima Nusantara, PT Ilong Prayatna dan PT Anugerah Agape Abadi, sebagai rekanan.

Saat ini, DPW BAIN HAM RI Sulawesi Selatan ikut mengawal proses hukum yg sementara berproses dan menyerahkan sepenuhnys proses hukum.

Pidsus Kejati Sulsel dan menunggu hasil yang di harapkan sebagai komitmen bersama dalam menyelamatkan uang Negara.(*).

Komentar

News Feed