oleh

Bawaslu Lutim Temukan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan MTH

Matarakyatmu.com, Luwu Timur || Sengketa Pilkada terkait pelanggaran yang diduga dilakukan salah satu calon Bupati kabupaten Luwu Timur dengan terlapor H. M. Thorig Husler, masih terus bergulir di Bawaslu Lutim.

Setelah mendalami laporan awal yang dilayangkan Tim Kuasa Hukum Ibas-Rio, Bawaslu Lutim langsung melakukan penelusuran dan menemukan adanya dugaan pelanggaran.

Sebagaimana yang diungkapkan anggota Bawaslu Lutim, Zainal Arifin di ruang media center kantor Bawaslu yang mengatakan bahwa temuan yang dimaksud menyangkut pasal 71 UU nomor 10 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Jumat, (16/10/2020).

Adapun bunyi UU nomor 10 pasal 71 ayat  (3) Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, Walikota atau wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik didaerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu (6) enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

Darinya itu, Bawaslu Luwu Timur telah menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan terkait persoalan tersebut diantaranya Sekda Lutim, Bahri Suli, kepala BKPSDM, Kamal Rasyid dan Irwan Bachri Syam. Dan sementara masih menunggu keterangan saksi lainnya yakni kepala DPMD Lutim, Halsen.

“Setelah melakukan penelusuran, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu calon Bupati, sejumlah saksi telah kami hadirkan untuk memberikan keterangan diantaranya Sekda Lutim, Bahri Suli, Kepala BKPSDM Kamal Rasyid, dan Irwan Bachri Syam. Selain itu kami masih menunggu kehadiran saksi lainnya yakni kepala DPMD, Halsen,” ungkap Zainal Arifin.

Saat ditanya tentang kaitan Husler dalam persoalan tersebut, Zainal menjelaskan bahwa pada saat itu Husler masih menjabat sebagai Bupati. Sehingga persoalan itu masuk dalam tahap klarifikasi dari sejumlah pihak, dan setelah dirangkum maka selanjutnya akan dibahas disentral Gakumdu.

“Kalau sudah masuk dalam sentral Gakumdu memungkinkan persoalan ini akan berujung ke Pengadilan, namun pada proses sentral Gakumdu nantinya, ada tiga tahap pembahasan. Setelah ketiga pembahasan rampung dan dinyatakan ada unsur pidananya maka akan diteruskan kepengadilan.” Terang Zainal. (Tim).

Komentar

News Feed