oleh

Oknum Kadus di Wasuponda Diduga Kampanyekan Salah Satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati

Matarakyatmu.com, Luwu Timur || Simpatisan atau pendukung para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur terus mengkampanyekan masing-masing kandidatnya.

Namun ada beberapa cara mereka perkenalkan kandidatnya ke masyarakat diantaranya baik secara door to door maupun menempelkan sebuah banner di rumah warga yang dianggap sebagai kantong suara.

Tetapi lain halnya yang terjadi di kecamatan Wasuponda seperti yang berhasil didokumentasikan warga baru-baru ini.

Dimana terlihat salah satu oknum kepala dusun bersama satu orang rekannya ikut menempel banner Paslon di satu rumah warga.

Terlihat di banner tersebut bergambarkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Husler-Budiman.

Informasi yang dihimpun, oknum tersebut berinisial ADM, Kadus Rendehaka, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda.

“Saya heran pak, apakah bisa seorang Kadus ikut berapiliasi mendukung salah satu calon secara terang-terangan? Kalau memang tidak diperbolehkan kenapa Panwaslu tidak menindaklanjuti,” ungkap warga yang enggan dipublikasikan namanya, Jumat (16/10/2020).

Menurutnya, ini sama halnya mencederai demokrasi, dan seharusnya Paslon tidak melibatkan aparat desa dalam berpolitik praktis agar Pilkada tahun ini bisa berjalan aman, sehat, jujur dan adil.

“Tolong Bawaslu menindaklanjuti persoalan ini, jangan tinggal diam, karena ini sama halnya sudah terang-terangan kalau dia mendukung salah satu Paslon, sementara mereka adalah aparat desa,” tandasnya.

Untuk diketahui, larangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa dalam politik praktis dan kampanye diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tak hanya itu, diatur pula didalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Adapun sanksi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar larangan dalam Politik Praktis, tertuang pada UU No. 6 Tahun 2014 pasal 30 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1.

Selain itu, diatur pula dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 490 dan 494 serta UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 71 ayat (5), Pasal 188 dan 189. (Tim)

Komentar

News Feed