oleh

Didemo Massa, KPU dan Bawaslu Luwu Timur Siap Dihadapkan Ke DKPP

Matarakyatmu.com, Luwu Timur || Aksi unjuk rasa mendesak komisi pemilihan umum (KPU) menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu kembali digelar di kantor Bawaslu dan kantor KPU kabupaten Luwu Timur, Jumat (23/10/2020).

Saat pertemuan di Kantor Bawaslu Luwu Timur, pada sore hari ini yang dihadiri Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU serta kepolisian. Ketua KPU Lutim, Zainal mengutarakan bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti, dimana pihaknya sudah melakukan upaya perbaikan ulang pada kesalahan huruf nama ke Partai yang mengeluarkan B1KWK.

Hal itu dilakukan kata Zainal, sesuai dengan petunjuk KPU Sulawesi Selatan, setelah pihaknya melakukan koordinasi.

“Kami telah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan ulang pada kesalahan huruf nama ke Partai yang mengeluarkan B1KWK, hal itu kami lakukan sesuai petunjuk KPU provinsi Sulawesi Selatan setelah melakukan koordinasi,” ucap Zainal.

Mendengar penjelasan itu, para demonstran memilih all out keluar dari ruang pertemuan.
Jenderal lapangan aksi unjuk rasa, Nasriadi Haruni saat ditemui didepan kantor Bawaslu mengatakan bahwa penjelasan dari Ketua KPU tidak berlandaskan UU, karena upaya perbaikan itu sudah tidak ada jalannya, dengan alasan masa tahapan perbaikan itu sudah lewat.

“Penjelasan ketua KPU tidak berlandaskan UU karena upaya perbaikan itu sudah tidak ada jalannya karena masa tahapan perbaikan administrasi sudah lewat dan dalam PKPU tidak ada yang mengatur itu,” terang Nasriadi Haruni.

Perlu dipahami bahwa persoalan ini bukan kesalahan administrasi melainkan dugaan pelanggaran administrasi. Seharusnya ada landasan hukum ketika KPU mau melakukan peninjauan ulang berkas tersebut, karena menurutnya, kalau hal itu memang mau dilakukan silahkan KPU transparan di publik bahwasannya masih ada waktu peninjauan ulang ketika terjadi kekeliruan.

“Harusnya ada landasan hukumnya ketika KPU mau melakukan peninjauan ulang berkas tersebut, tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa ini bukan kesalahan tetapi pelanggaran administrasi. Nah’ kalau berbicara pelanggaran, seharusnya ada sanksi yang diberikan ke calon Bupati Husler,” jelasnya.

Lanjutnya lagi, sanksi itu berupa pengguguran semua rekomendasi B1KWK yang digunakan saat pendaftaran, karena semua B1KWK yang digunakan pada saat pendaftaran secara bersamaan, lalu kemudian ditetapkan oleh KPU.

“Jadi, ketika diantara berkas itu dinyatakan cacat, maka secara otomatis semua dinyatakan gugur. Sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan kesalahan administrasi tetapi pelanggaran administrasi, seharusnya KPU mengambil keputusan yang jelas. Karena ketika KPU bertahan dengan pernyataannya untuk melakukan perbaikan, saya anggap itu keliru dan fatal. Pertama, mengambil tindakan yang tidak berlandaskan aturan yang jelas, kedua merugikan salah satu pasangan calon,” Tegas Nasriadi Haruni.

Sebelumnya, para demonstran melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU yang dikawal puluhan aparat keamanan dari Polres Luwu Timur, dan dari pantauan media ini, aksi tersebut sempat terjadi saling dorong mendorong antara massa dengan aparat, lantaran demonstran hendak menerobos masuk ke halaman kantor KPU.

Dilain pihak, Ketua KPU Luwu Timur mempersilakan kepada pelapor menempuh jalur ke DKPP atas ketidakpuasan atas putusan Bawaslu dan KPU, dan itu dikatakan seusai dialog bersama Bawaslu, Pelapor dan kepolisian dari resor Lutim.

“Jika tidak menerima putusan KPU dan Bawaslu, silahkan bagi pelapor ketingkat diatas lagi. Apapun langkah langkah dilakukan kami siap dan tidak ada yang melarang, apalagi sesuai mekanisme aturan yang ada,” kata Zainal.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Luwu Timur mengatakan, dalam pertemuan itu tidak mendapatkan solusi sehingga terjadi deadlog, karena tidak menemukan titik terang antara pelapor, Bawaslu dan KPU.

“Atas pertemuan tadi bawaslu dan KPU serta pelapor tidak menemukan titik terang sehingga pertemuan itu deadlog,” ungkap Komisioner Bawaslu Luwu Timur itu.

Saat ditanya tentang kesiapan jika kasus ini berlanjut ke DKPP, pihak Bawaslu Lutim menagku siap menerima dan mengikut tahapan sampai ketingkat DKPP.

“Mau tidak mau kami dari Bawaslu siap menerima dan mengikuti tahapan itu jika pihak pelapor akan menindaklanjuti sampai ke DKPP,”  tegasnya.

Diketahui, sebelumnya ratusan masyarakat mengatasnamakan aliasi peduli demokrasi berunjuk rasa menuntut dan meminta KPU kabupaten Luwu Timur, untuk tidak merusak tantanan demokrasi di Luwu Timur, dengan segera menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu yang menemukan dugaan pelanggaran administrasi pasangan MTH-BUDI dengan ditemukannya perbedaan nama di e-KTP dan B1KWK pada syarat dokumen pencalonan.

Dari keterangan pers bawaslu menjelaskan, bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelengaraan pemilihan yang dilakukan oleh terlapor.

Dugaan bertentangan atau tidak kesesuaian mengatur dangan pasal 47 ayat 1 peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2020 tantang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan keputusan komisi pemilihan umum nomor: 394/PL.02.2-Kpt-06-Kpu-kpu-VIII/2020 tentang pedoman teknis.

Dari situlah sehingga bawaslu Luwu Timur menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran nomor register: 04/Reg/LP/PB/Kab/27.10/x/2020 pertanggal 12 oktober 2020, diduga memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pihak KPU merasa bingung harus menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu karena Bawaslu tidak mencantumkan Undang Undang apa yang harus ditindaklanjuti untuk dugaan pelanggaran cabup petahana.

Untuk diketahui, rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Luwu Timur sudah diterima oleh KPU atas dugaan pelanggaran administrasi, namun Ketua KPU Zaenal mengaku belum menemukan landasan untuk menindaklanjuti rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu.

“Perlu dipahami bahwa isi dalam surat rekomendasi tersebut tidak berbunyi UU apa yang mau diterapkan, bunyinya hanya diperintahkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan untuk tahapan verifikasi berkas calon Husler-Budiman tidak ada yang keberatan atau komplen ke KPU jadi kami anggap sah-sah saja sehingga kami tetapkan. Jadi tolong kalau ada yang temukan UU yang melanggar terkait perbedaan nama itu sampaikan kekami.” Cetus Zainal Arifin saat menemui demonstran. (**).

Komentar

News Feed