oleh

Terkesan Beku, Sejumlah Dugaan Mark Up di Lutim Kini Mencuat

 

Matarakyatmu.com, Luwu Timur || Dugaan kasus mark up anggaran proyek empat item di Desa se-Kabupaten Luwu Timur masih menuai tanda tanya.

Empat item proyek yang dimaksud yakni pembuatan peta potensi desa, pembelanjaan tenda kerucut, pengadaan internet desa dan papan transparansi.

Saat ini keempat kasus tersebut masih tengah bergulir di meja penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Luwu Timur, Sulsel.

Informasi yang dihimpun, kasus itu dilaporkan oleh para aktivis sejak 2018 lalu, namun sampai saat ini belum juga tersiar kabar sejauh mana tindak lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya pada Juli 2020 lalu, Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Luwu Timur, Aiptu Yakop Lili mengatakan, kalau persoalan tersebut sementara dalam penyelidikan.

Bahkan ia juga menyebut ada dua item yang dilaporkan sudah dinyatakan selesai yakni pengadaan internet desa dan papan transparansi.

Sementara kedua kasus lainnya yaitu pengadaan tenda kerucut beserta peta potensi desa sementara dalam proses, bebernya saat itu.

Terpisah, berbagai sumber dari pemerintah desa yang enggan disebut namanya juga menerangkan kalau sejumlah proyek itu disinyalir merupakan program titipan dari Dinas PMD kabupaten Luwu Timur.

Sehingga kegiatan ini kata sumber, kami sisipkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Selain itu, tak tanggung-tanggung keempat proyek tersebut juga dikabarkan menyedot anggaran cukup besar yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Proyek internet desa dan pengadaan peta potensi desa misalnya, dimana diketahui kedua item itu masing-masing senilai Rp 15 juta dan Rp 10 juta.

Lalu ada kah temuan? Berdasarkan informasi dari sekertaris Inspektorat, Alamsyah, bahwasanya proyek pengadaan jaringan internet desa tahun anggaran 2017 ditemukan terjadi indikasi kerugian negara dan hasil audit tersebut telah diserahkan ke Polres Lutim.

Sementara itu, terkhusus proyek pengadaan peta potensi desa. Dimana Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lutim, Halsen sebagaimana diberitakan sebelumnya menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut bersumber dari DD senilai Rp 10 juta per desa.

Namun sebelum kegiatan ini dilaksanakan kata Halsen, terlebih dahulu dilaksanakan gelar ekspose di Kantor DPMD yang dihadiri langsung para Kepala Desa.

Setelah itu lanjutnya, terjadilah kesepakatan antara rekanan dan kepala desa sebagaimana tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

Turut mendampingi Halsen memberikan keterangan ke awak media terkait pengadaan peta potensi desa kala itu yakni Ahmad Mulidin selaku pimpinan PT. Intra Konsultan sekaligus pelaksana kegiatan pengadaan potensi desa.

Dijelaskan, bahwa pembuatan peta tersebut tetap mengacu pada citra lama. Karena biaya penerbitan citra baru menelan anggaran sebesar 30 dollar per kilometer persegi.

Menurutnya, dari total anggaran keseluruhan pembuatan peta ini terbilang tidak cukup. Idealnya menurut dia, anggaran yang harus disiapkan untuk skala satu Kabupaten seharusnya Rp. 3 Milyar.

Tak sampai disitu, ia juga menuturkan kalau dirinya mengadopsi citra lama kemudian dituang kedalam peta yang akan dibuat.

Bahkan lanjut Ahmad, pihaknya membentuk tim yang akan tersebar disetiap desa untuk melakukan survei potensi desa yang dituang kedalam peta nantinya.

Selain peta yang diberikan ke masing-masing pemerintah desa, pihaknya juga akan memberikan sebuah buku panduan ke pemerintah desa, sambungnya lagi.

“Memang kami akui kalau ada kesalahan dari hasil pembuatan peta itu, namun kami tetap akan lakukan upaya perbaikan,” ucap Ahmad.

Disinggung bagaimana proses pembayaran tambahnya, kami yang akan berhubungan langsung dengan pemerintah desa sekaligus dibantu oleh pihak DPMD. (Tim)

Komentar

News Feed