oleh

Rapat Bupati dan Wabup bersama Pejabat Pemkab Bulukumba, Ini yang Dibahas

MATARAKYATMU.-  Sejumlah topik bahasan mengemuka saat Bupati H.A.Muchtar Ali Yusuf dan Wabup Bulukumba H.A. Edy Manaf menggelar rapat bersama seluruh pejabat lingkup Pemkab di ruang rapat Bupati, Kamis 18/3.

Rapat dihadiri Pj. Sekda A. Misbawati Wawo, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kabag dan Camat, menekanan kebijakan yang akan dilakukan.

Dihadapan pejabatnya, Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf menekankan pentingnya kedisiplinan, loyalitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam bekerja dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mencederai Integritas.

Bupati menengarai ada upaya oknum tertentu yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan menghapus atau menghilangkan data/dokumen dalam file dengan tujuan atau motif tertentu.

A. Utta sapaan akrabnya menegaskan, agar hal seperti ini jangan terjadi karena akan berkonsekuensi hukum pidana.

Bupati juga menyinggung langkah-langkah efisiensi yang akan dilakukannya, beberapa hal diantaranya pembatasan kegiatan perjalanan dinas dan belanja Alat Tulis Kantor, yang dinilai perlu dikurangi.

” Kalau kita ingin membangun Bulukumba maka langkah proteksi dan efisiensi ini harus dilakukan”, ujarnya.

Sementara itu Wabup A.Edy Manaf menyinggung terkait disiplin ASN dan Tenaga Honorer atau pihak Ketiga.

Andi Edy menyampaikan, dalam rangka mengontrol dan mengukur kinerja pegawai, salah satunya adalah penerapan disiplin kerja, dan akan segera dimulai dengan langkah-langkah pengawasan dan inspeksi mendadak.

“Ini akan menjadi salah satu tolok ukur untuk melakukan evaluasi. 8000 orang lebih tenaga honorer atau pihak ketiga yang menghabiskan anggaran Rp.4,5 milyar setiap bulan dan ini perlu diproyeksi terhadap kontribusi dalam mencover beban kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Kekurangan guru dan distribusi penempatannya akan segera dievaluasi setelah presentasi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Terkait pakaian yang digunakan, maka sesuai Peraturan Bupati, tenaga honorer atau pihak ketiga diharuskan menggunakan baju putih dan celana hitam, akan disampaikan kemudian melalui edaran bupati terkait hal ini.-(*)

Editor Suaedy

Komentar

News Feed