oleh

Plt Kadis Ketahanan Pangan Buka Rapat Teknis FSVA

MATARAKYATMU.- Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, Hj.Darmawati membuka rapat teknis Food Securyti and Vurnability Atlas (FSVA) atau peta kerentangan dan kerawanan pangan, di aula kantor Dinas Ketahanan Pangan Bulukumba, kemarin.

Rapat tersebut dihadiri Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Hj.Armyati, Kabid Ketersediaan Pangan, Ahmad Ihsan dan Rahmatia Nuraliyah Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sekaligus selaku pelaksana teknis serta para Koordinator penyuluh, dan OPD terkait.

Saat membuka rapat tersebut, Plt Kadis Ketahanan Pangan Hj.Darmawati mengharapkan adanya kerjasama OPD melakukan kerja kerja kolaborasi antar OPD terkait untuk menghasilkan peta yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan program di Kabupaten Bulukumba.

” Hal ini penting, agar dalam penyusunan kebijakan program
peta kerentangan dan kerawanan pangan, betul betul sesuai fakta di lapangan, sehingga perlu ada kerja sama yang baik antar OPD terkait,” harap Hj.Darmawati.

Dasar hukum adanya kegiatan penyusunan FSVA Amanat Undang undang Pangan No.18 tahun 2012 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi,”

Kemudian, PP 17 tahun 2015 pasal 82, Penyajian dan Penyebaran Data dan Informasi Pangan dan Gizi dilakukan melalui, Pengaturan akses dan penggunaan data dan
Penerbitan secara berkala dan atau sewaktu waktu.

Sementara itu Rahmatiah Nur Aliyah pejabat teknis FSVA dihadapan peserta menyampaikan, tujuan dari kegiatan itu, diantaranya
memberikan pedoman bagi aparat Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun peta ketahanan dan kerentangan pangan.

Kemudian meningkatkan kemapuam aparat Pemerintah Daerah dalam melakukan analisis ketahanan pangan, sekaligus sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan penyusunan program dan kegiatan pada bidang Ketahanan Pangan.

Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan dan kerentangan pangan di suatu wilayah Kabupaten Bulukumba, dan menyusun rekomendasi kebijakan pencegahan dan penaganan kerawanan pangan sampai dengan tingkat desa.

Kemudian disampaikan pula, Indikator dalam penentuan wilayah kerentangan pangan, serta OPD yang terkait di dalamnya, yaitu Ratio komsumsi normatif ketersediaan pangan perkapita.
dan OPD BPD, Dinas Pertanian, Pusdatin dan Kementan 2021.

Selain itu, masih penjelasan Rahmatiah, yaitu persentase penduduk hidup dibawah garis kemiskinan yaitu Disdukcapil, kemudian data terpadu program penanganan fakir miskin 2021 OPD Dinas Sosial.

Selanjutnya untuk BPS yaitu, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran data potensi desa. Persentase desa rumah tangga tanpa akses listrik.

Untuk Dinas Pendidikan dan BPS dibutuhkan data terkait rata anak sekolah perempuan umur diatas 15 tahun.

Sementara Persentase rumah tangga tanpa akses air pemukiman, datanya dari BPS Dinkes, PMD.

Sedangkajln Ratio jumlah penduduk pertenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk diolah oleh Dinkes, demikian pula terkait soal Prevelensi balita stunting
dan angka harapan hidup saat lahir

” Jadi target kita untuk pengentasan daerah rentan rawan pangan yaitu untuk Desa tertinggal 1 Desa, Desa sangat rentan pangan 3 Desa, Desa stunting 28 Desa, Desa rentan pangan 2 Desa, dan agak rentan pangan 2 Desa,” kunci Rahmatiah.- Suaedy.-

Komentar

News Feed