oleh

Sekban Kesbangpol Sulsel Buka Rakor para Kaban Kesbangpol se Sulsel di Bulukumba, Dihadiri Staf Ahli Bupati

MATARAKYATMU.- Sekertaris Kesbangol Sulsel Askari, SE mewakili Kaban Kesbangpol Sulsel DR.H.Asriady Sulaiman, S.IP, M.Si membuka Rapat Koordinasi para Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, selaku Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Provinsi, dihadiri Bupati Bulukumba HA.Muchtar Ali Yusuf diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bulukumba Hj.Darmawati, SE, Selasa (23/11) di Hotel Agri Bulukumba.

Pada kesempatan itu, Bupati diwakili Hj.Darmawati  selain menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatah yang telah memilih Kabupaten Bulukumba, sebagai tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi jajaran Kesbangpol se Sulawesi Selatan, Bupati Bulukumba juga mengucapkan selamat datang kepada para Kepala Badan atau Kepala Kantor Kesbangpol dari berbagai daerah se Sulsel, dengan harapan Rapat Koordinasi ini berjalan dengan lancar dan sukses, serta dapat mencapai tujuan sebagaimana yang menjadi harapan kita semua, melalui sinergitas seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan ini.

Disampaikan, Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang komplit, selain berada pada wilayah strategis di jazirah selatan pulau Sulawesi dengan panjang pantai 128 km, daerah ini juga memiliki wilayah pegunungan yang terdiri dari daerah perkebunan dan hutan.

” Bulukumba memiliki jumlah penduduk sekitar 437 ribu jiwa dengan suku bugis- Makassar sebagai suku yang dominan sebagai warga Kabupaten Bulukumba,” sebut Bupati diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Selain potensi alam, sambung Hj.Darmawati, Bulukumba juga memiliki potensi wisata budaya, yaitu adanya Kawasan Adat Ammatoa Kajang yang tetap mempertahakan budaya tradisionalnya dan dipimpin oleh pemangku adat tertinggi yaitu Ammatoa.

Kabupaten Bulukumba juga dikenal dengan julukan Butta Panrita Lopi, yang artinya daerah bermukimnya para ahli pembuat perahu yang merupakan keahlian yang diwariskan secara turun temurun, dimana salah satunya adalah keahlian membuat perahu Pinisi.

Tidak diragukan lagi, bahwa Pinisi adalah warisan budaya yang telah menjadi kebanggaan nasional.

Sehingga UNESCO melalui Sidangnya di Korea Selatan pada 7 Desember 2017, telah menetapkan Pinisi sebagai Cagar Budaya TakBenda Warisan Dunia.

” Dengan demikian, Pemerintah Daerah menyambut baik dan mengapresiasi rapat koordinasi ini, sebagai upaya membangun sinergitas, harmonisasi dan kebersamaan antara instansi pemerintah dan antar wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat,” papar Hj.Darmawati.

Menurut Bupati dalam sambutan tertulisnya, konflik adalah gejala sosial yang pasti akan hadir dalam setiap kehidupan karena konflik bersifat inheren. Artinya, konflik akan senantiasa ada di mana saja, kapan saja, dalam setiap wilayah atau ruang dan waktu.

” Pemerintah daerah melalui tim terpadu penanganan konflik sosial, diharapkan dapat melakukan penanganan konflik yang terjadi, baik yang sifatnya pencegahan, penghentian maupun pemulihan pasca konflik,” pesan Bupati Bulukumba.

Pada kesempatan itu, Bupati HA.Muchtar Ali Yusuf melalui Staf Ahli Hj.Darmawati berharap pertemuan atau rapat koordinasi ini, menjadi momentum untuk saling berbagi wawasan dan pengalaman dalam penanganan konflik, sehingga dapat menghasilkan rencana aksi yang benar-benar menjadi solusi bagi penanganan konflik yang terjadi di daerah.

Sementara itu Sekertaris Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel Askari, SE mewakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel DR.H.Asriady Sulaiman, S.IP, M.Si saat membuka Rakor tersebut menyampaikan, sesuai amanat UUD 1945, kehadiran dan eksistensi pemerintah sangat dibutuhkan dalam melindungi dan memberikan rasa aman, kepada seluruh warga negara dan telah dibentuk tim terpadu penanganan konflik tingkat provinsi Sulsel berdasarkan SK Gubernur Sulsel.

” Tim terpadu ini diantaranya bertugas melakukan upaya pencegahan konflik melalui peringatan dini, memberi informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya,” terang Askari sambil menyebutkan pula ketentuan rencana aksi daerah tahun 2021 berdasarkan SK Mendagri No.332.05/6394/Sj.- ( Suaedy )

Komentar

News Feed