oleh

PC PMII  Bulukumba Audiens dengan Anggota DPRD. Ini yang Dibahas

MATARAKYATMU.- PC PMII Bulukumba, Senin (7/3) kemarib melakukan audience dengan anggota DPRD Bulukumba, diterima H.Syafiuddin dari Komisi D dan Asri Jaya dari Komisi A.

Herman, Ketua II bidang Aksi dan Advokasi PC PMII Bulukumba yang memimpin kegiatan itu menyampaikan , usaha burung walet merupakan usaha yang semakin hari semakin digemari dan diminati oleh sebagian orang untuk dijadikan usaha.

Begitupun di Kabupaten Bulukumba, terlihat sudah banyak usaha walet digeluti masyarakat, mulau di pusat kota hingga di pelosok pedesaan.

Tetapi disayangkan katanya, dari usaha burung walet beberapa diantaranya tidak memiliki izin Usaha dari Pemkab Bulukumba.

Selain itu diduga terjadi pencemaran lingkungan dan usaha walet juga dinilai mengganggu ketentraman masyarakat.

“Melihat kondisi yang ada di Bulukumba dan sesuai hasil observasi dan advokasi sahabat sahabat PMII Bulukumba di Dinas Perizinan, ternyata semua pembangunan sarang walet tidak mengantongi izin usaha, dan kami juga melihat banyak dampak negatif kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah sekitar pembangunan tersebut, mereka hanya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” papar Herman

Selain itu katanya, polusi dan pencemaran lingkungan, serta kebisingan dari suara radio panggil burung walet juga mengganggu ketentraman warga sekitar, khususnya di sekitar rumah ibadah.

Tentunya kata Herman, semua ini dapat mengganggu para jamaah yang sedang sholat.

” Baru baru ini ditemukan penelitian yang menyebutkan bahwasanya burung walet dapat berpotensi menjadi penyebar virus seperti flu burung,” ujarnya.

Hal ini juga masih kata Herman, wajar jika warga takut akan dampak pada terganggunya kesehatan masyarakat khususnya di sekitar lokasi sarang walet.

Dihadapan anggota DPRD Bulukumba Herman juga meminta agar Pemkab Bulukumba mengeluarkan peraturan Bupati untuk mengatur Regulasi dan menertibkan syarat administrasi Izin usaha walet, supaya Pendapatan Asli Daerah ( PAD) bisa lebih jelas.

Mendengar paparan dari aktivis PC PMII Bulukumba, Ketua Komisi D DPRD Bulukumba H.Syafiuddin mengatakan, langkah yang dilakukan oleh sahabat sahabat PMII adalah langkah yang bagus dan akan di lanjutkan Untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan semua pihak yang terkait, seperti DPRD, Pemkab atau, Dinas Perizinan dan Dinas Pengelola Keuangan.

” Jika semua bangunan sarang burung walet berjalan sesuau regulasi, maka pendapatan Asli daerah akan lebih jelas,” katanya.

Sementara itu, Asri Jaya Anggota Komisi A DPRD Bulukumba mengatakan, terkait Peraturan Daerah No 8 tahun 2012 sudah berjalan terutama Pajak Usaha Sarang walet, namun belum berjalan dengan baik, karena tahun 2021, Pemkab sudah menarik PAD, namun belum mencapai target dari rancangan pendapatan.- ( rilis )

Editor Suaedy

Komentar

News Feed